Sejarah Hubungan Pusat dan Daerah


Sejarah  sistem desentralisasi di Indonesia dimulai pada 1903, ketika Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Desentralisatie wet yang merupakan dasar hukum pertama berkaitan dengan desentralisasi di Indonesia. Hubungan pusat dan daerah di Indonesia dibentuk oleh evolusi pemerintah daerah, paling tidak dengan dikeluarkannya Desentralisatie wet tersebut. Kemudian dari hal tersebut diberikan kewenangan yang semakin besar kepada pejabat-pejabat Belanda yang bekerja di Indonesia, dilakukan tahun 1922 dan kemudian diteruskan oleh Tentara Pendudukan Jepang pada saat Perang Dunia II.[3]

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada era Presiden Soekarno, banyak menitik beratkan pada penggunaan sistem dekonsentrasi. Hal tersebut dapat kita ketahui dari Undang-undang no 1 tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkannya, pada awal-awal kemerdekaan. Berdasarkan Undang-undang tersebut Kepala daerah menjalankan dua fungsi yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Sehingga karena hal tersebut kendatipun kehendak desentralisasi cukup nyata, akantetapi pelaksanaan dekonsentrasi sangat dominan. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun1948 yang lebih menekankan praktek demokrasi parlementer sesuai dengan system pemerintahan saat itu, sehingga kontrol pemerintah pusat kepada daerah masih sangat kuat.

Lalu, dibawah Undang-undang No. 1 tahun 1957 Kepala Daerah sama sekali tidak bertanggung jawab kepada Pemerintahan Pusat, sehingga muncul sedikit adanya sistem desentralisasi saat itu. Maka dari hal tersebut Presiden RI mengeluarkan Penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Penpres tersebut penekanan desentralisasi beralih kepada kontrol pemerintahan pusat yang kuat terhadap pemerintahan daerah. Sekali lagi arus balik terjadi dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 18 tahun 1965. Berdasarkan Undang-undang tersebut para eksekutif daerah diperbolehkan menjadi anggota partai, jadi sistem desentralisasi sudah mulai kelihatan lagi disini.

Setelah Orde Baru berkuasa, hubungan pemerintah pusat dan daerah seakan-akan 100 persen menggunakan asas dekonsentrasi. Hal tersebut ditandai dengan Undang-undang no 5 tahun 1974. Dengan Undang-undang ini kontrol pusat terhadap sangat lah kuat. Daerah tidak lebih dari perpanjangan tangan untuk mensukseskan program-program pemerintah pusat. Memang kita harus mengakui bahwa system (dekonsentrasi) ini telah menciptakan stabilitas di berbagai daerah termasuk situasi yang kondusif bagi investor asing. Akantetapi penerapan sistem tersebut juga disinyalir telah menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat dalam hampir seluruh segi otonomi daerah seperti kewenangan, keuangan, kelembagaan, personil, perwakilan dan tentu saja pelayanan. Dapat diduga juga bahwa sistem dekonsentrasi juga mengakibatkan rendahnya kreatifitas dan prakarsa daerah.

Era reformasi ketika awal tahun 1997-1998 bersamaan dengan krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk krisis perekonomian, pelaksanaan pemerintahan yang sentralistik ini telah melahirkan gelombang protes besar-besaran. Akhimya dikeluarkanlah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Serta dalam Undang-undang Dasar 45 pasal 18 setelah amandemen menyebutkan bahwa pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya menurut asas otonom dan tuas pembantuan.

Dari penjelasan tersebut diatas, secara inplisit dan eksplesit menyebutkan bahwa di era reformasi ini daerah diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengatur daerahnya tersebut, dengan memperhatikan asas/perundangan yang berlaku. Dijelaskan juga dalam Undang-undnag no 22 tahun 1999 bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggarannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendaliaan dan evaluasi.

artikel asli : http://khibran.wordpress.com/

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: