Dilema Dalam Kebijakan Publik


Dilema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagi keadaan yang sulit yg mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yg sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi yg sulit dan membingungkan. Begitu juga dilema dalam penerapan atau keputusan yang diambil menyangkut kebijakan publik. Mau-tidak mau pemerintah harus mengambil keputusan itu. Keputusan yang diambil pemerintah dapat menjadi ukuran sejauh mana kualitas kebijakan publik tersebut. Sejauh mana keputusan itu berdampak positif bagi masyarakat.
Dilema itu sendiri muncul akibat kompleknya permasalahan tanpa dibarengi dengan kemampuan dan sumber daya yang cukup, walaupun pada ahirnya pemerintah tetap harus mengambil keputusan dalam rangka melayani dan memberikan yang terbaik bagi semua masyarakat dengan berbagai karakter, budaya, sosial ekonomi dan kepentingan yang beragam. Pemerintah dituntut untuk menjadi penyeimbang dari bebagai kepentingan tersebut. Hal lain yang mempengaruhi dilema adalah kompetensi dari pemimpin itu sendiri, walaupun kita sadari betul bahwa suatu kebijakan publik tidak akan memuaskan semua pihak dan pasti dianggap tidak sempurna, mengingat :
• Bahan dan informasi yang tersedi untuk pembuatan kebijakan publik selalu kurang dari yang dibutuhkan,
• Perubahan mendasar dari suatu kebijakan akan terjadi manakala ditemukan masalah besar yang tidak terpejahkan saat ini.
• Semakin lama proses pembuatan kebijakan terabaikan, semakin besar tekanan dari pihak yang ingin untuk segera menyelesaikannya.
Dilema itu sendiri merupakan hal yang lumrah (fitrah) dalam kehidupan, baik dalam urusan pribadi apalagi urusan publik, dan pada ahirnya justru dilema inilah yang kemuadian dianggap elemen dari kebijakan publik dan sekaligus fungsi dari pemerintah sebagai penyeimbang dari berbagai kepentingan.
Dilema dalam pembuatan kebijaikan publik dapat dilihat dari persektif politik maupun perspektif administrasi, dan dapat dilihat dari orientasi hasil atau proses. Bila kebijakan dilihat dari prospektif politik dan orientasinya hasil maka keputusannya adalah menjapai tujuan jangka pendek. Sedangkan bila lebih berorientasi proses dan dengan prospektif politik maka akan lebih mengedepankan prosedur demokratis. Lebih jelas dapat dilihat dalam bagan berikut ini :
Perspektif Politik Perspektif administrasi
Orientasi Hasil Mencapai tujuan jangka pendek Efektifitas jangka panjang
Orientasi Proses Prosedur Demokratik Efisiensi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: